PSHK Minta Kemendagri Terbitkan Permendagri Baru Gantikan Aturan Soal Penelitian

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Pagipagi.online - Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) akhirnya dibatalkan.
Pembatalan Permendagri yang menggantikan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian tersebut pun tak luput dari kritik.
"Pernyataan Mendagri bahwa Permendagri tersebut 'pada prinsipnya dibatalkan dan kembali ke peraturan lama' untuk kemudian 'di-update dan diperbaiki setelah menerima masukan dari akademisi, lembaga penelitian dan DPR' ini menimbulkan persoalan baru dalam konteks peraturan perundang-undangan," ujar Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) Rizky Argama dalam keterangan tertulis, Kamis (8/2/2018).


Sebab, kata Rizky, Permendagri itu telah selesai disusun, disahkan, dan kemudian dicantumkan dalam Berita Negara. Bahkan, Permendagri itu juga sudah resmi dipublikasikan dalam situs Direktur Jenderal Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM.
Karenanya, apabila dibatalkan, maka Mendagri Tjahjo Kumolo seharusnya membentuk Permendagri baru untuk membatalkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.
"Penggunaan kalimat 'pada prinsipnya dibatalkan' tidak dapat membatalkan secara otomatis suatu peraturan yang sudah disahkan. Frasa 'pada prinsipnya dibatalkan' juga menimbulkan kerancuan dan berdampak menimbulkan ketidakpastian hukum," kata dia.
Tak cuma itu, menurut Rizky, pembentukan regulasi pada satu sektor pemerintahan harus merujuk atau menyesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga pembentuknya.
Dalam hal ini, sektor penelitian atau riset adalah tugas dan fungsi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, bukan tugas dan fungsi dari Kemendagri.
"Jadi pengaturan ijin penelitian di bawah Kemendagri menunjukkan adanya kerancuan dan tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga didalam pemerintahan," kata dia.
Secara substansi, Permendari tersebut berpotensi justru menghambat pertumbuhan penelitian yang sedang didorong oleh Kemenristekdikti, sehingga kebijakan antar kedua Kementerian itu harus mampu diselaraskan.


"Seharusnya secara tegas tugas mengenai riset adalah tugas dan fungsi dari Kemenristekdikti," ucap Rizky.
"Kerancuan atau tumpang tindih tugas dan fungsi dalam bidang riset, serta lemahnya argumentasi pentingnya pengaturan mengenai perijinan riset oleh Kemendagri harus segera berakhir," kata dia.
Rizky pun berharap, dibatalkanya aturan terbaru tentang pengaturan perijinan penelitian oleh Kemendagri tersebut, akan menjadi satu langkah awal untuk penelitian Indonesia yang lebih baik.
"Sudah cukup lama penelitian dan inovasi terhambat, bahkan tertinggal dari negara lain," kata Rizky.
Ia pun juga mendesak, Kemenristekdikti harus menjadi inisiator dalam setiap kebijakan terkait dengan riset dengan mempertimbangkan perkembangan penelitian di Indonesia.
"Pemerintah wajib melibatkan masyarakat dalam pembentukan setiap kebijakan yang mengikat secara umum," ungkap Rizky.

Sumber

Ini Pengakuan Mendagri Terkait Penelitian yang Menuai Banyak Kritik

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo Ketika Ditemui Dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Jakarta, Kamis (1/6/2017).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengakui bahwa penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) tak melibatkan para peneliti.

Kata Soedarmo, pihaknya hanya melibatkan kementerian/lembaga terkait saja.

Seperti Kementerian Luar Negeri, Kemenristek Dikti, Kemenkumham, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

“Jadi itu kekurangan dalam membuat Permendagri ini. Ini narasumbernya sudah lengkap juga sebetulnya. Ini hanya sedikit itu saja (dampak negatif),” ujar Soedarmo di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Bahkan kata Soedarmo, Permendagri itu pun belum sempat disosialiasikan hingga akhirnya sudah dipersoalkan oleh khalayak.

“Hanya memang, ini kan baru tanggal 11 Januari. Kita belum sosialisasikan. Ada persepsi yang berbeda-beda. Biasalah. Kalau ini kita sosialisasikan lalu banyak masukan ya kita revisi. Enggak ada masalah kok. Permendagri ini bukan sakral,” tutur Soedarmo.

Soedarmo pun meminta agar polemik ini tak lagi dibesar-besarkan. Sebab, niat pemerintah pada dasarnya baik untuk mempermudah pelayanan dalam penerbitan SKP bagi para peneliti.
“Enggak perlu kita besar-besarkan persoalan ini. Ini hanya karena kita belum sosialisasi menjadi sesuatu yang luar biasa," ujar Soedarmo.

"Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, yang tercepat bagi peneliti itu sendiri. Sebetulnya semangatnya ke sana. Cuma kita lupa sedikit memperjelas tentang dampak negatif, itu saja,” lanjutnya.

Diketahui, pemerintah mengeluarkan Permendagri tersebut untuk mengatur rencana pelaksanaan penelitian di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan diterbitkan SKP itu sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian.

Sayangnya, tak dijelaskan lebih lanjut soal ukuran dampak negatif tersebut. Hal ini lah yang memicu penolakan publik.

SKP nantinya tidak akan diterbitkan jika instansi terkait menganggap penelitian yang akan dilakukan punya dampak negatif.

Padahal, dalam Permendagri terdahulu, Kemendagri hanya akan menolak menerbitkan SKP jika peneliti tidak mendapat tanda tangan dari pimpinan yang bersangkutan.


Mengejutkan...!!! Sapi Melahirkan Kura-Kura, kok bisa

Anak Kura-kura yang keluar dari rahim seekor sapi
Pagipagi.online - Kun Fayakun “Jadi Maka Jadilah”. Sepenggal kalimat ini mungkin patut kita lontarkan untuk fenomena aneh yang terjadi di desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat. Dimana, pada Senin kemarin mereka dihebohkan dengan seekor sapi betina yang melahirkan kura-kura.

Menurut Rimin Nggadu, semula tidak ada yang ganjil dari proses persalinan sapi miliknya tersebut. Dimana pada senin malam tepat pukul 20.00 wita sapi miliknya melahirkan satu ekor anak sapi. Setelah ia amati, ternyata pada tubuh anakan sapi yang keluar dari rahim induknya itu ikut juga satu ekor Kura-kura. Hal ini spontan membuat ia kaget dan langsung memanggil istri serta beberapa tetangga untuk menyaksikan peristiwa unik ini.

“Pas saya dapalia kura-kura itu batempel di pusar anak sapi yang pas dilahirkan.” Terang Rimin. Sontak hal ini langsung membuat heboh warga sekitar yang langsung berdatangan untuk menyaksikan kejadian unik tapi nyata tersebut.

Camat Limbar, Hasni D. Lamanasa saat di wawancarai oleh RadarGorontalo.com dilokasi peristiwa mengatakan, hal unik ini adalah bukti kebesaran Allah SWT. Dimana segala sesuatu yang dianggap tidak mungkin oleh manusia, tapi jika Ia berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin bagiNya.

“Ini sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Apa yang terjadi adalah kehendakNya.” Tutur Camat Limbar, sembari berharap kepada warga untuk tidak mengkait-kaitkan peristiwa ini dengan hal-hal mistis, apalagi membuat warga ataupun pemilik sapi menjadi syirik.

Saat ini kura-kura dan anak sapi yang baru saja dilahirkan itu dalam keadaan sehat, dan bagi pemiliknya kura-kura di rawat didalam rumah dan diberi makan sayur sayuran. (RG-52)

Dinilai Mempersulit Peneliti, Permendagri Tentang Riset Akhirnya Dicabut

Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Pagipagi.online - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut aturan nomor 3/2018 tentang surat keterangan penelitian (SKP). Peraturan mengenai riset dikembalikan ke aturan lama.

"Dengan berbagai pertimbangan, saya sebagai Mendagri membatalkan/mencabut Permendagri tersebut yang memang belum diedarkan dengan pertimbangan akan menyerap aspirasi berbagai kalangan, khususnya akademisi, lembaga penelitian, dan DPR secara mendalam," jelas Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Rabu (7/2/2018).

Aturan lama yang dimaksud adalah Permendagri Nomor 64/2011 Jo Permendagri Nomor 7/2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Aturan yang lama ini tidak mengenal SKP.

"Bahwa Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 serta perubahannya menyulitkan peneliti dalam proses mendapatkan rekomendasi penelitian mengingat proses mendapatkan rekomendasi penelitian yang berlapis," terangnya.

Nah, aturan Nomor 3/2018 dinilai memberikan kemudahan bagi peneliti. Namun aturan itu dicabut karena masih perlunya mendengar aspirasi dari pakar hingga DPR.

Sebelumnya, dalam Permendagri Nomor 3/2018, kewajiban mengantongi SKP dikecualikan untuk penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan pemerintah dengan pendanaan dari ABPN/APBD.

"Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian," demikian bunyi Pasal 2. (dkp/jbr)

Mendagri Terbitkan Aturan Riset Baru, Harus Bersih dari Dampak Negatif

Mendagri Tjahjo Kumolo (Parastiti Kharisma/detikcom)
Detikiana - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan peraturan menteri tentang penelitian. Penelitian nantinya harus mengantongi izin surat keterangan penelitian (SKP) dengan syarat harus clear dari perkiraan dampak negatif.

Aturan itu tertuang dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018. File aturan ini sudah beredar. Ketika dimintai konfirmasi mengenai aturan ini, Tjahjo mengatakan aturan ini masih disosialisasikan.


"Info staf, baru tahap sosialisasi," kata Tjahjo kepada detikcom, Selasa (6/2/2018).


Dalam aturan itu disebutkan, setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki SKP, yang diterbitkan sesuai dengan tingkatannya, bisa oleh pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten. 

Kewajiban mengantongi SKP dikecualikan untuk penelitian dalam rangka tugas akhir pendidikan sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan pemerintah dengan pendanaan dari ABPN/APBD.


"Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian," demikian bunyi Pasal 2.



Dalam ketentuan itu disebutkan pemerintah berwenang menolak atau menerima permohonan SKP yang diajukan peneliti. SKP dapat diperpanjang, namun pemerintah juga berwenang tidak menerbitkan perpanjangan SKP.


"Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota tidak menerbitkan perpanjangan SKP apabila: a. penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; b. peneliti tidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan, norma atau adat istiadat; dan c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian bunyi pasal 15 peraturan tersebut.

Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 ini menggantikan Permendagri Nomor 64 Tahun 2011. Dalam aturan lama, tidak dikenal SKP, melainkan hanya berupa rekomendasi penelitian. 


Salah satu syarat diterimanya rekomendasi penelitian dalam aturan lama adalah diterima jika memenuhi berbagai syarat administratif dari lembaga asal peneliti dan tempat yang akan diteliti. 


Sedangkan di aturan baru disebutkan penelitian diverifikasi oleh unit pemerintah guna mengkaji perkiraan dampak negatif dari hasil penelitian. Apabila ditemukan adanya perkiraan dampak negatif, permohonan akan ditolak. Dalam aturan lama, tidak diatur mengenai verifikasi yang terlebih dahulu dilakukan pemerintah terhadap proposal penelitian ini. (fjp/bpn)


Back To Top